Salah satu peran penting yang harus diemban oleh instansi pemerintah adalah pengawasan dalam mencegah korupsi. Pengawasan ini sangat vital untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengawasan instansi merupakan langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, “Pengawasan yang dilakukan secara ketat dan terus menerus dapat menjadi deterrent bagi para pelaku korupsi.”

Tidak hanya itu, pengawasan juga dapat meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh instansi akan lebih terjaga dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai contoh, dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 37 dari 100 poin. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam mencegah korupsi di Indonesia. Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan pengawasan instansi pemerintah.

Dalam rangka memperkuat pengawasan instansi, KPK juga telah mengeluarkan berbagai panduan dan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh setiap instansi pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, “Pengawasan yang efektif memerlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari setiap aparat pengawas.”

Dengan demikian, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk memahami peran penting pengawasan dalam mencegah korupsi. Melalui upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.