Transparansi dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dan keberlanjutan hukum dapat terwujud. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memahami bagaimana instansi penegak hukum beroperasi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Menurut pakar hukum, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, transparansi dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum adalah kunci utama untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. “Tanpa transparansi, masyarakat akan sulit untuk memantau dan menilai kinerja instansi penegak hukum secara obyektif,” ujar Prof. Hikmahanto.

Namun, dalam praktiknya, transparansi dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum seringkali masih belum optimal. Banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika yang terjadi di internal kepolisian dan kejaksaan yang tidak terungkap karena kurangnya transparansi dalam pengawasan.

Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus-kasus korupsi yang melibatkan instansi penegak hukum masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengawasan perlu ditingkatkan agar penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat dicegah secara efektif.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas hukum untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, melibatkan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan, serta meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, transparansi dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum bukan hanya menjadi tuntutan masyarakat, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala KPK, Firli Bahuri, “Transparansi adalah kunci untuk mewujudkan good governance dalam penegakan hukum.”